Ekonomi Hijau Indonesia
Greening the economy refers to the
process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns
on natural, human and economic capital investments, while at the same time
reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural
recources, creating less waste and reducing social disparities. Dengan demikian
ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak
tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan
sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan
antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial.
dengan tetap mengurangi
resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Dalam hal inilah esensi ekonomi
hijau sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan
berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau (green economy) menjadi
paradigma dalam pembangunan berkelanjutan yang penting dalam
menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Ekonomi hijau kurang lebih
menjadi jawaban dari ekonomi coklat, yaitu kegiatan ekonomi yang memproduksi
banyak karbon. Ekonomi coklat merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan
energi secara tidak efisien (boros) tetapi secara sosial tidak cukup inklusif,
yaitu tidak melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusannya.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan
pemanfaatan bahan tambang dan mineral batu bara misalnya, kegiatan ekonomi
coklat sangat dominan. Selain berdampak buruk pada kualitas lingkungan,
munculnya kasus-kasus pertambangan di Freeport atau Newmont menunjukan bahwa
secara sosial masih sangat eksklusif, tidak mewujudkan keadilan sosial. Manfaat
dari eksploitasi tambang tersebut sebagian besar dinikmati hanya oleh sebagian
kecil orang/kelompok dalam bentuk izin atau hak-hak pemanfaatan yang
diperolehnya. Padahal dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut
justru ditanggung oleh masyarakat sekitar yang menanggung kerusakan lingkungan
Hal inilah yang ingin diminimalisir/dihindari melalui pembangunan berparadigma
ekonom.
Menurut pendapat saya konsep ekonomi
hijau ( green economy) ke dalam peraturan perundang-undangan dan
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian
lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
Indonesia, merupakan suatu keniscayaan. Sebagai suatu keniscayaan, maka menjadi
tanggung jawab dan kewajiban kita semua untuk mewujudkannya.
Dokumen The Future We Want yang dihasilkan pada Konferensi Rio+20 bulan Juni 2012 yang lalu menunjukan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan pembangunan berparadigma ekonomi hijau. Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia perlu merubah pola pembangunan ekonominya dari mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke pembangunan ekonomi yang mengoptimalisasikan pertumbuhan itu sendiri, karena pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan telah membawa dampak sosial pada masyarakat berupa kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan Indonesia harus beralih dari pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan menjadi pembangunan yang mensinergikan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, peran peraturan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi sangat urgen. Baik pada tataran pembentukan aturan dan kebijakan, terlebih lagi pada tataran implementasinya. Pemberian izin-izin usaha pertambangan dan kehutanan serta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan pada korporasi-korporasi besar dengan pengawasan yang lemah, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali merupakan sebagian kecil hal-hal yang harus ditata kembali pengaturannya dengan bentuk pengaturan yang berbasis efisiensi penggunaan sumber daya alam, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan memasukan unsur-unsur biaya lingkungan dan ekonomi.
Dokumen The Future We Want yang dihasilkan pada Konferensi Rio+20 bulan Juni 2012 yang lalu menunjukan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan pembangunan berparadigma ekonomi hijau. Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia perlu merubah pola pembangunan ekonominya dari mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke pembangunan ekonomi yang mengoptimalisasikan pertumbuhan itu sendiri, karena pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan telah membawa dampak sosial pada masyarakat berupa kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan Indonesia harus beralih dari pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan menjadi pembangunan yang mensinergikan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, peran peraturan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi sangat urgen. Baik pada tataran pembentukan aturan dan kebijakan, terlebih lagi pada tataran implementasinya. Pemberian izin-izin usaha pertambangan dan kehutanan serta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan pada korporasi-korporasi besar dengan pengawasan yang lemah, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali merupakan sebagian kecil hal-hal yang harus ditata kembali pengaturannya dengan bentuk pengaturan yang berbasis efisiensi penggunaan sumber daya alam, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan memasukan unsur-unsur biaya lingkungan dan ekonomi.
Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.
arah kebijakan ekonomi pemerintah indonesia
Sebenarnya dalam masalah pengembangan kebijakan hukum investasi dikenal adanya dua kelompok besar teori yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak yang berbeda, khususnya dalam kaitannya dengan investasi asing langsung (foreign direct investment) yaitu pihak negara penerima investasi (host country) dan pihak para investor yang biasanya diwakili oleh perusahaan transnasional/transnational corporation (TNC) atau multi national corporations (MNCs).
Secara
teoritis, paling tidak terdapat tiga varian pemikiran dalam memahami
kebijakan penanaman modal yang dapat dipilih untuk menjadi dasar
pertimbangan/pijakan kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan
host country. Varian-varian tersebut adalah: Pertama, yang mewakili
kelompok Neo Classical Economic Theory yang sangat ramah dan menerima
dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena
investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi host country. Kedua,
yang mewakili kelompok Dependency Theory yang secara diametral menolak
masuknya investasi asing dan menganggap masuknya investasi asing dapat
mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran
investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investasi asing juga
dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap
pelanggaran HAM ataupun lingkungan. Ketiga, pandangan yang mewakili
kelompok “jalan tengah” (the middle path theory) yang memandang
investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak
(negatif). Karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi
dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara
lain melalui penapisan (screening) dalam perizinan dan upaya
sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.
menurut pendapat saya Kesejahteraan
sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, untuk
meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Guna mempercepat
pembangunan ekonomi kearah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi diperlukan
permodalan terutama permodalan yang berasal dari proyek-proyek
produktif dalam bentuk investasi.
Daftar
Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar
Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.
PERANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA
peran Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu Negara denagn Negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh Negara maju saja, namun juga Negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor impor. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dibanyak Negara, perdagangan internasional menjadi salah satu factor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun. Dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, social, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional.
Menurut saya, di indonesia bila dibandingkan
dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional
sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena
adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan,
misalnya dengan adanya bea, tariff, atau quota barang impor.
Manfaat perdagangan internasional
adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh barang yang tidak dapat
diproduksi di negeri sendiri
2. Memperoleh keuntungan dari
spesialisasi
3. Memperluas pasar dan menambah
keuntungan
4. Transfer teknologi modern
Banyak factor pendorong suatu Negara melakukan perdagangan
internasional, diantaranya sebagai berikut :
- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan Negara.
- Adanya perbedaan kemampuan kepuasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut
- Adanya perbedaaan kekayaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja,budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatsan produksi
- Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
Kebijakan-Kebijakan
Perdagangan Internasiona
Tindakan-tindakan ini meliputi :
1. Tarif
1. Tarif
Tarif adalah sejenis pajak
yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (Specific
Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya
$6 untuk setiap barel minyak). Tarifold Valorem (od Valorem Tariffs) adalah
pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang
yang diimpor (Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua
kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.
2. Subsidi Ekspor
Subsidi
ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan
yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat
berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau Od Valorem (presentase
dari nilai yang diekspor). Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim
akan mengekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih
harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari
subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di
negara pengimpor harganya turun.
3. Pembatasan Impor
Pembatasan impor (Import
Quota) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor.
Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa
kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor
keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor
keju, masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu
setiap tahun, tak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan.
Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor
tahun-tahun sebelumnya
APBN Indonesia
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini menjadi salah satu pekerjaan pejabat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang jauh dari pantauan publik. Output dan realisasinya pun tidak bisa diperiksa dan dinikmati langsung oleh kebanyakan rakyat.
Ibarat masakan, menu anggaran dimasak secara khusus di dapur sang koki, pemerintah dan DPR dengan resep yang tidak diketahui publik. Hasil masakannya pun, hanya sebagian masyarakat yang bisa mengerti dan menikmatinya.
Meskipun, pembahasan anggaran secara formal dibahas secara terbuka dan dalam kawalan awak media hanya pada saat finishing atau memberi bumbu-bumbu terakhir sebelum disuguhkan. Rakyat tidak pernah dilibatkan sejak proses awal meracik menu anggaran itu.
Bahkan mantan Ketua DPR, Marzuki Alie pernah menyatakan ‘rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elit, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu’. Pernyataan sang mantan pimpinan lembaga legislatif itu sangat ironi.
Demikianlah yang terjadi dalam pembahasan APBN. Publik hanyalah penonton drama penentuan triliunan rupiah. Ada sedikitlah sentuhan media massa dari para pengamat ekonomi dan LSM-LSM pada saat pembahasan, tapi efeknya sangat tidak signifikan. Karena dalam skema pembahasan APBN harus diatur dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPD serta tata tertib DPR yang sangat padat dan hampir dikatakan tidak memberikan ruang publik untuk berbicara.
Dalam praktik penyusunan APBN, saat ini partisipasi publik hanya dilakukan melalui dua metode. Itu pun hanya lahir pada fase penyusunan, bukan pada saat pembahasan. Pertama, mengajukan usulan kepada DPR atau DPD pada saat masa reses yang menampung aspirasi. Metode ini memiliki kelemahan bahwa aspirasi yang dibawa lebih bersifat subyektif. Hal ini karena aspirasi yang dijaring lebih pada pelaksanaan janji kampanye anggota Dewan. Kedua, penyampaian usulan kepada Pemerintah. Usulan ini dapat diajukan dengan banyak cara.
Direktif presiden setelah melakukan pemantauan atau saat ini dikenal blusukan. Dapat pula dilakukan oleh unit pemerintah dengan mengevaluasi program-program kegiatan tahun sebelumnya. Kelemahan metode kedua adalah aspirasi masyarakat harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pandangan-pandangan alternatif terbaik sekalipun sulit melaju dalam tahap pembahasan RAPBN apabila tidak masuk prioritas-prioritas utama RAPBN.
Dengan terbatasnya peran publik pada pembahasan APBN, maka aspirasi publik terbaik yang tidak tertampung akan menjadi sia-sia. Seperti perahu di tengah ombak besar. Terombang-ambing dan karam. Sedangkan kegiatan prioritas yang tidak mendengarkan aspirasi publik akan berdampak pada ketidakjelasan output.
Bahkan dapat menimbulkan ketidaknyamanan rakyat pada saat eksekusi. Salah satu contoh program APBN yang tanpa memperhatikan aspirasi publik dan akhirnya menimbulkan gejolak sosial adalah pembangunan gedung baru DPR pada tahun anggaran 2013.
Gejolak sosial masyarakat pada media massa akhirnya membatalkan pembangunan gedung baru DPR pada saat itu. Yang kita lihat di sini bukan, tuntutan rakyat menang dengan pembatalan pembangunan gedung baru tersebut. Tapi harus dilihat ada ketidakefektifan penyusunan APBN yang tidak melihat gejolak sosial akibat tidak diakomodirnya suara masyarakat. Apabila dilihat lebih jauh, pembatalan program pembangunan pada program APBN di tengah jalan tidak akan disertai dengan tindakan realokasi anggaran ke program yang lebih efektif, artinya terdapat double loss, yakni gejolak sosial dan adanya ketidakefektifan perencanaan.
Daftar
Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar
Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.
investasi dan penanaman modal di indonesia
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang
sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap
sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran
modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri.
Berbagai kebijakan telah di lakukan oleh pemerintah Indonesia guna
untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia
sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satu caranya
yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh
investor Domestik maupun investor Asing.
Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh
pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan
tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau
jasa, Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga
sebagai diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan dari aliran modal
internasional adalah meningkatnya output dan kesejahteraan dunia.
Disamping peningkatan income dan output, keuntungan bagi negara tujuan
dari aliran modal asing adalah :
a) Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar
kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan
penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan.b) Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (non tradable sector) meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.
c) Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan (investment gap).
investasi di dalam negeri bisa dilakukan dalam 2 cara yaitu :
Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen
2) Investasi Langsung
Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal asing (PMA) atau Foreign direct investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/ jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan, mengingat bahwa masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah, Penanaman Modal Asing hanya meliputi PMA secara langsun.
jadi menurut pendapat saya Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasi selalu mengharapkan
bahwa investasi yang ditanamkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya
tanpa menimbulkan sengketa/konflik. Akan tetapi tidak dapat
dipungkiri pula bahwa di dalam menjalankan usahanya tidak tertutup
kemungkinan terjadinya suatu sengketa/konflik antara investor dengan
pemerintah serta masyarakat sekitarnya.
Daftar
Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar
Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.
MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA DAN POLITIK
masalah politik dan ekonomi di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik dan ekonomi (sifat egois dan serakah) beberapa oknum-oknum yang tdk bertanggungjawab. mereka memanfaatkan keadaan yg ada untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga bangsa menjadi tidak maju-maju karena dilimpahi masalah yang sama secara berulang-ulang (contoh: korupsi). selain itu hokum di Indonesia masih kurang tegas untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan baik ekonomi maupun politik, sehingga mereka tidak jera dan mengganggap enteng .
Sinergi antar kementrian harus dibuat semakin solid dan saling mendukung sehingga tidak tumpang tindih dan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kampanye pembentuka jiwa kewirausahaan , seperti seminar bertaraf internasional\, adalah salah satu jalan membangkitkan potensi jiwa – jiwa pejuang ekonomi yang pantang menyerah dan penuh kreativitas tinggi.
Dampak
Globalisasi ekonomi positif dan dampak globalisasi negatif menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam dunia usaha. Ketika kita berfikir menjadi pengusaha dan
memanfaatkan setiap peluang usaha yang kita miliki sebenarnya saat itu kita
masuk kedalam sebuah sistem ekonomi dan yang paling populer adalah sistem
ekonomi kapitalis yang menjadi bagian integral dari proses globalisasi. Ada
banyak pengertian globalisasi yang secera umum mempunyai kemiripan salah satu
pengertian globalisasi adalah proses yang melintasi batas negara di mana
antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung,
terkait, dan mempengaruhi satu sama lain .
Sebagaimana
sebuah sistem globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan juga dampak
negatif, terlepas dari pendapat pro globalisasi ekonomi dan
kontra globalisasi ekonomi kita akan mencoba menelaah secara sederhana
dampak postif globalisasi ekonomi dan dampak negatif globalisasi ekonomi.
Dampak
positif globalisasi ekonomi ditilik dari aspek kreatifitas dan daya saing
dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan
tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan
dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan
terjadi manakala kesadaran akan keharusan berinivasi muncul dan pada giliranya
akan menghasilkan produk2 dalam negeri yang handal dan berkualitas.
Disisi lain
kondisi dimana kapababilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan
Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk begi perekonomian
negeri ini, hal ini akan mendatangkan berbaga dampak negatif globalisasi
ekonomi seperti membajirnya produk2 negeri asing seperti produk cina yang
akhirnya mamatikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan
menjadi tenaga kasar bergaji murah sedangkan pekerjaan pekerjaan yang
membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing, dan sudah barang tentu lowongan
pekerjaan yang saat ini sudah sangat sempit akan semakin habis karena gelombang
pekerja asing.
Dampak
positif globalisasi ekonomi dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan akses
dana akan semaikin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi
secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja.
hanya saja dampak positif ini akan berbalik 180 derajat ketika pemerintah tidak
mampu mengelola aliran dana asing, akan terjadi justru penumpukan dana asing
yang lebih menguntungkan pemilik modal dan rawan menimbulkan krisis ekonomi
karena runtuhnya nilai mata uang Rupiah. Belum lagi ancaman dari semakin
bebas dan mudahnya mata uang menjadi ajang spekulasi. Bayangkan saja jika
sebuah investasi besar dengan meilbatkan tenaga kerja lokal yang besar tiba2
ditarik karena dianggap kurang prospek sudah barang tentu hal ini bisa
memengaruhi kestabilan ekonomi.
Dampak
positif globalisasi ekonomi dari sisi semakin mudahnya diperoleh
barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia,
alih tehnologi juga bisa terbuka sangat lebar, namun kondisi ini juga bisa
berdampak buruk bagi masyarakat karena kita cenderung hanya dijadikan objek
pasar, studi kasus seperti produksi motor yang di kuasai Jepang, Indonesia hanya
pasar dan keuntungan penjualan dari negeri kita akan dibawa ke Jepang
memperkaya bangsa Jepang.
Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.
Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.
Globalisasi
dan liberalisme pasar dikampayekan oleh para pengusungnya sebagai cara untuk
mencapai standar hidup yang lebih tinggi, namun bagi para penentangnya
globalisasi hanya kedok para kapitalis yang akan semakin melebarnya ketimpangan
distribusi pendapatan antar negara kaya dengan negara berkembang dan
miskin. Penguasaan kapital yang lebih besar dengan menciptakan pasar global
terutama di dunia ketiga yang diyakini tidak akan mampu memenuhi standar tinggi
produk global akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli
usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. So pilihan akan kembali lagi
kekita mana yang kita pilih Dampak Globalisasi ekonomi
positif atau dampak globalisasi negatif.
menurut pendapat saya masalah politik dan ekonomi di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik dan ekonomi (sifat egois dan serakah) beberapa oknum-oknum yang tdk bertanggungjawab dan indonesia terlalu banyak bicara dalam melakukan sebuah tindakan, apa lagi dalam hal bidang ekonomi, ekonomi masyarakat indonesia sangat miris sekali di banding dengan negara tetangga yakni malaysia.
Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.
Kebijakan Pemerintah
Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang isu kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal yang membuat banyak kalangan mengeluarkan pendapat dan argumennya masing-masing. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolaknya.Kebijakan pemerintah seakan-akan telah menjadi sebuah tanda kepada masyarakat untuk siap-siap menghadapi sebuah kesulitan. Hal ini disebabkan karena dari sejak awal reformasi hingga sekarang ini telah banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dinilai tidak berpihak terhadap rakyat dan ujung-ujungnya menyebabkan rakyat menderita.
Marilah kita melihat contohnya pada masa pemerintahan Megawati. Pada awal masa pemerintahannya, Megawati mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak sebagai upaya dalam membatasi dana rutin yang harus dikeluarkan oleh Negara pada masa itu. Hal inilah yang menyebabkan rakyat merasa sangat dirugikan dan begitu kesulitan dalam menyikapi kebijakan tersebut.
Namun, jika dilihat dari perspektif lain, kebijakan pemerintah juga memiliki sisi yang justru berpotensi untuk membantu masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan yang dinilai membantu masyarakat adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
Contoh lain dari kebijakan yang dinilai dapat membantu masyarakat adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.
Dari dua pandangan yang berbeda di atas maka, kita seharusnya dapat mengambil sebuah sikap yang jelas dalam menanggapi fenomena tentang kebijakan pemerintah sekarang ini. Rasanya tidak adil jika kita hanya melihat sesuatu dari sisi negatifnya saja. Kita mesti melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi dibalik kebijakan pemerintah tersebut. Setelah itu kita mengambil sebuah kesimpulan yang kemudian dapat membawa kita untuk menyatakan sikap.
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak hanyalah satu dari sekian banyak kebijakan pemerintah yang ada. Namun, mengapa cuma kebijakan ini yang menjadi pusat perhatian masyarakat, hal ini karena masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut hanya akan menambah penderitaan masyarakat. Namun pernahkah kita merenungkan pernyataan dari pemerintah tentang sebab dari kebijakan tersebut ?
Identitas Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah sekarang ini harus realistis. Melihat berbagai kenyataan yang ada maka, berbagai pertimbangan dalam diri kita harus muncul. Mengerti dan memahami hakekat dari keluarnya kebijakan tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Misalnya, apa yang menyebabkan keluarnya kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut yang harus diambil oleh pemerintah, dan apa dampaknya terhadap masyarakat.
Jika memang menurut kita kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat tentu pemerintah sendiri tidak akan sampai hati untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Disinilah pentingnya sebuah kecermatan dalam melihat ada apa sebenarnya dibalik kebijakan tersebut.
Bukan tidak mungkin dibalik kebijakan pemerintah tersebut ada unsur-unsur lain yang menjadi sebuah strategi politik atau lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita kembali menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah sebelum mengambil sebuah sikap.
Menemukan alamat seseorang yang kita cari akan sangat sulit jika kita tidak mengetahui secara pasti identitas dari orang tersebut. Karena bukan tidak mungkin nama orang yang kita cari sangat banyak di masyarakat tempat kita mencarinya. Untuk itu, mengenal identitas sangatlah penting sebelum mencari sesuatu tersebut.
Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.
