Tahun 2015 dapat menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perkembangan ekonomi  Indonesia. Kebijakan tentang ASEAN Trade Facilitation antar negara ASEAN diatas tidak lain bertujuan untuk memacu perekonomian di kawasan Asia Tenggara, khususnya anggota-anggota ASEAN. Kemudahan-kemudahan yang detetapkan dalam perjanjian AEC diharapkan akan meningkatkan volume perdagangan antar negara-negara ASEAN. Indonesia sebagai anggota ASEAN mau tidak mau harus segera mempersiapkan dengan baik dan matang baik dari segi moral atau tingkah laku masyarakat maupun kebijakan/fasilitas yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 nanti dengan baik dan berhasil memanfaatkannya.
Bukan hal yang mudah untuk menghadapi AEC, perlu adanya persiapan yang matang agar Indonesia tidak tertinggal atau hanya jadi penonton ASEAN EconomicCommunity(AEC) 2015 nanti. AEC yang direncanakan akan dilaksanakan 2015 nanti dapat membuat negara Indonesia semakin maju dan bisa juga membuat Indonesia semakin terpuruk dan tertinggal oleh negara-negara ASEAN lainnya, bila tidak adanya persiapan untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Dapat dikatakan AEC dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik dan bisa juga mengubah Indonesia menjadi lebih terpuruk lagi bila tidak dapat memanfaatkan kesempatan AEC 2015 nanti. Maka dari itu harus ada tindakan atau cara yang harus segera dilakukan untuk persiapan menghadapi AEC agar Indonesia semakain menjadi lebih baik lagi terutama dari segi ekonominya.
Cara yang dapat dilakukan dan harus segera dilakukan untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 nanti adalah melakukan pelatihan atau training  kepada seluruh masyarakat Indonesia, pelatihan yang sifatnya berlanjut dan dapat menyentuh seluruh masyarakat Indonesia baik yang ada di kota maupun di desa. Cara ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak tahu mengenai ASEAN EconomicCommunity(AEC) yang akan dilaksanakan 2015 nanti atau bahkan mengenal saja tidak.
Pelatihan dilakukan agar mereka tahu dan mengerti bahwa di Tahun 2015 nanti Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC), dan harus ada yang dipersiapkan dari segala aspek. Selain itu pelatihan juga diberikan agar mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika AEC ini sudah dilaksanakan, memberi tahu bahwa mereka tidak boleh hanya menjadi penonton melainkan harus berkontribusi mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pelatihan juga memberikan motivasi bahwa masyarakat Indonesia harus memanfaatkan AEC, untuk menjadi Entrepreneur bukan hanya menjadi pedagang atau penonton tetapi menjadi entrepreneur yang menciptakan ide-ide baru yang cemerlang untuk mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik dalam lingkup Asia Tenggara terutama dari segi ekonominya.
Cara yang kedua adalah melakukan penelitian, penelitian produk dengan hasil data yang valid. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar Indonesia mengetahui produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh negara-negara ASEAN dan hasil penelitian juga nantinya digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki produk agar disukai oleh pasar negara ASEAN. Sehingga, berhasil menciptakan produk-roduk yang dibutuhkan ASEAN dan dapat memproduksinya di Indonesia untuk dijual kepada negara ASEAN nantinya, diharapkan munculnya kebergantungan negara-negara di ASEAN kepada Indonesia. Bukan negara Indonesia yang bergantung kepada negara asing tetapi negara asing yang bergantung kepada Indonesia.

perusahaan dan lembaga sosial

b. Tujuan sosial
Perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas.
Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan.
2. Perusahaan sebagai suatu sistem
Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tertentu antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat,maupun tanggung jawab sosial.
a. Kepada pemilik modal: pengelolaan keuangan dan kemajuan perusahaan.
b. Kepada lembaga peneliti: membantu pendanaan.
c. Kepada pekerja: membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja.
d. Kepada konsumen: menyediakan barang dan jasa yang bagus.
e. Kepada pemerintah: membayar pajak.
3. Sifat sistem perusahaan
a. Kompleks
b. Sebagai suatu kesatuan / unit.
c. Sifatnya beragam.
d. Saling tergantung.
e. Dinamis
Lembaga sosial
Lembaga sosial adalah organisasi dalam bentuk kesadaran sosial yang dibentuk dan bertujuan untuk dapat melayani masyarakat luas sesuai dengan bidangnya, dimana organisasi sosial mendapatkan pemasukan atau modal yang berasal dari sumbangan, hibah, atau subsidi dari pemerintah dan dermawan yang menjadi sumber pendapatannya.

   Dalam pendirian perusahaan harus menyesuaikan pula dengan letak perusahaan tersebut akan didirikan, harus memperhitungkan untung dan ruginya. Ada 4 (empat) jenis letak perusahaan :

Secara historis, hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi pedagang.[1] Menurut Pasal 2 KUHD (sudah dicabut), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Kemudian oleh Pasal 3 KUHD (lama) disebutkan lagi bahwa perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Dari ketentuan Pasal 3 KHUD (sudah dicabut) tersebut, H.M.N. Purwosutjipto mencatat:[2]

1. Perbuatan perniagaan hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk di dalamnya karena penjualan merupakan tujuan pembelian itu; dan
2. Pengertian barang di sini berarti barang bergerak. Jadi, tidak termasuk barang tetap.

Pasal 4 KUHD (sudah dicabut) kemudian lebih merinci lagi beberapa kegiatan termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yaitu:

1. perusahaan komisi;
2. perniagaan wesel;
3. pedagang, bankir, kasir, makelar, dan yang sejenis;
4. pembangunan, perbaikan, dan perlengkapan kapal untuk pelayaran di laut;
5. ekspedisi dan pengangkutan barang;
6. jual-beli perlengkapan dan keperluan kapal;
7. rederij, carter kapal, bordemerij, dan perjanjian lain tentang perniagaan laut;
8. mempekerjakan nahkoda dan anak buah kapal untuk keperluan kapal niaga;
9. perantara (makelar) laut, cargadoor, convoilopers, pembantu-pembantu pengusaha perniagaan, dan lain-lain.
10. perusahaan asuransi

Pasal 5 KUHD (sudah dicabut) menambahkan lagi kegiatan yang termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban mengenai tubrukan kapal, tolong-menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal karam atau terdampar, begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang di laut ketika terjadi avarai (avarij).
Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tersebut telah dicabut oleh Stb.1938-276 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1936. Ketentuan ini juga mengganti istilah perbuatan perniagaan istilah perusahaan .

PENGERTIAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN .